PEMILU 50 TRILYUN: MATIKAN 68 JUTA MANUSIA, LAHIRKAN 20 JUTA SILUMAN & HASILKAN WABAH KORUPSI & HANCURKAN WATAK BANGSA

[Sammy Ndolu]

Ini bukan soal siapa yang menang pemilu atau siapa dapat kursi di DPR
atau siapa jadi presiden.. Tapi 50 trilyun ternyata dihabiskan untuk
sebuah acara yang tidak perlu, malah mengajari masyarakat untuk
menghacurkan mentalnya sendiri... untuk menghancurkan masa depan
bangsanya sendiri...

Berita metro TV, 12 April 2009, untuk pemilu kali ini KPU menghabiskan
dana hampir Rp.50 trilyun dengan dana sebegitu banyak ternyata
menghasilkan hampir 68juta orang dihilangkan hak pilihnya (dipaksa
menjadi Golput/ dimatikan haknya), karena tidak dimasukkan sebagai
pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Sebaliknya menurut berita sebelumnya pemilu ini jugamenghasilkan lebih
dari 20 juta pemilih siluman, yang tercantum dalam DPT, karena:

adanya pemilih fiktif, (tapi ada yang mencontrengkan) org yg belum punya hak pilih tapi sudah terdaftar dalam DPT pemilih ganda

Akibatnya:

contoh di jakarta di ribuan TPS, banyak warga yang tidak boleh
memilih, meskipun sudah menunjukkan KTP, dan data kependudukan lainnya.
bahkan ketua RT juga tidak mempunyai hak pilih karena tidak terdaftar
dalam DPT(RCTI 9 April 2009)Di Tapanuli ada sebuah daerah, sampai ribut karena warga satu
desa tidak dapat mencontreng karena semua tidak masuk DPT (trans TV 9
April)Di Madiun dalam satu RT hanya 3 orang warganya yang terdaftar
dalam DPT, ratusan pemilih yang ada dalam DPT tidak dikenal oleh
warga, termasuk oleh pak RT (jawa pos 9 April 2009)Dan masih ratusan berita lainnya dari berbagai media diseluruh tanah air yang memberitakan ini.Dalam kasus ini KPU selalu bilang bahwa tidak ada kesalahan dalam
DPT, meskipun fakta membuktikan bahwa nama pelaku Bom Bali Amrozi dkk
masih masuk dalam DPT, bahkan yang lebih naif, nama Gubernur Jawa
Tengah tidak masuk dalam DPT jadi gak punya hak pilih.KPU selalu menyalahkan masyarakat ataupun partai politik, kenapa
DPT baru dipermasalahkan sekarang, kok tidak dari dulu. Fakta
membuktikan bahwa DPT baru diserahkan kepada masyarakat H-1, seperti
kata seorang ketua RT, baru H-1 DPT diterima dan setelah diteliti
ternyata hampir semua warganya tidak masuk dalam DPT, waktu menanyakan
dan bagaimana agar warganya punya hak pilih. Jawaban yang diterima
adalah klasik, bahwa berdasar peraturan mereka yang belum masuk dalam
DPT tidak dapat ditambahkan, otomatis warga kehilangan hak pilihnyaKPU kelihatan hanya asal menjawab dan menyatakan yang salah
adalah masyarakat dan yang benar adalah KPU. dan menjawab secara
ngawur, bahwa seolah masyarakat punya hak dalam penyusunan DPT.
kenyataannya DPT itu adalah wewenang KPU. Setelah Daftar pemilih
divalidasi dan ditetapkan menjadi DPT, barulah data diberikan kepada
masyarakat, dan itu tidak boleh dirubah. Jadi mau tidak mau masyarakat
harus tunduk kepada KPU.Memang DPT tidak boleh dirubah dengan menambahkan warga yang
belum terdaftar dalam DPT untuk dimasukkan dalam DPT agar punya hak
pilih. Itu peraturannya. Kok KPU ngotot bahwa kalau warga tidak punya
hak pilih adalah salah warga ya...DPT bisa dirubah, hanya dengan mengurangi jika dalam DPT disatu
kelurahan/TPS ada nama dan alamat yang sama dengan yang ada
dikelurahan/ TPS yang lain. Nah.. siapa yang mau jalan2 menyusuri semua
TPS disebuah kota/kabupaten. Toh meskipun ditemukan kejanggalan tidak
boleh protes... mencoret pemilih yang punya hak pilih dibeberapa TPS
karena terdaftar dalam DPT dibeberapa TPS adalah hak KPU, jika KPU
tidak mencoret dan orang itu bisa memilih beberapa kali, itu adalah hak
KPU, masyarakat tidak boleh protes.Contoh kasus menurut berita TV dalam 1 TPS ada 1 orang yang
setelah mencontreng, lalu ternyata antri lagi di TPS yang sama.. lalu
ke TPS sebelahnya.. . alasan diperbolehkan mencontreng lagi karena orang
tersebut punya hak pilih.. karena mendapat undangan.. Contoh kasus lagi ada wanita umur 15 tahun dan belum kawin, yang
sedang menjalani tahanan di Lembaga Permasyarakatan, dia masuk dalam
DPT, dan tetap menggunakan hak pilih yang diberikan KPU (trans TV 9
April 2009)

Mungkin bangsa ini perlu belajar demokrasi... dimana pemilu bukan hanya
persoalan kalah menang.. tapi membangun kesadaran sebagai warga bangsa
untuk membangun negeri secara bersama2..

Jadi pemilu bukan hanya agar ada legitimasi atau dasar alasan jadi DPR,
presiden.. kalau hanya untuk itu khan tidak usah ada pemilu..

Dengan dana 50 trilyun penyelenggara pemilu telah memberi pelajaran
kepada warga bangsanya agar tidak peduli pada negaranya sendiri...

Persoalannya bukan pada siapa yang menang atau dapat kursi banyak dalam parlemen, atau siapa yang jadi presiden...

Tapi proses pembelajaran yang menghabiskan dana 50 trilyun itu adalah
mengajari masyarakat apatis dan tidak peduli entah bangsa mau hancur
atau berantakan.. Juga mengajari para calon anggota legislatif untuk
tidak melaksanakan amanat rakyat.

Dan ini mungkin pemilu termahal di negara belum maju (kalau risih disebut sebagai negara terbelakang) ..

Rp. 50 trilyun.. jelas disitu ada korupsi..

maka juga mengajari masyarakat untuk tidak punya setia kawan... atau kebersamaan sebagai warga bangsa...

Kalau saya hanya menunggu.. korupsi dana 50trilyun oleh KPU itu akan diadili atau tidak???

Kalau persoalan siapa yang dapat kursi di DPR atau siapa jadi
presiden.. sebagai rakyat, saya males mengikuti.. karena sudah diajari
KPU untuk apatis hehehe...

apalagi karena sebenarnya.. roda kehidupan masyarakat itu jalan terus kok..

kemajuannya tidak tergantung pada DPR atau presiden dan aparat pemerintah.. ..

karena ada sistem seperti yang berlangsung sekarang ini..malah rakyat
ini menanggung beban... karena keberadaan DPR, presiden, aparatur
pemerintah saat ini terasa seolah membebani masyarakat.. bukan mempermudah urusan masyarakat..

[R@inoldy Novers]

itulah konsekuensi dari demokrasi....tapi menurut saya kita positif thinking sajalah....namanya juga untuk sebuah perubahan, butuh juga pengorbanan yang besar....tidak segampang membalikan telapak tangan.........yang penting kita ikut saja mensukseskan dan membantu mengawasi prosesnya..........maklumlah baru 10 tahun kita belajar berdemokrasi.

[Markus Gabriel Noviarizal Fernan]

iya..pemilu kali ini dan pemilu-pemilu sebelumnya hanya jadi ajang menghambur-hamburkan uang rakyat. Coba dana sekian banyak itu digunakan untuk subsidi BBM buat nelayan atau subsidi untuk petani dan penyertaan modal usaha untuk usaha kecil, tentu perekonomian indonesia bisa sedikit lebih maju...sayang uang sebanyak itu hanya dihabiskan untuk memilih caleg yang belum tentu akan membawa aspirasi rakyat..setuju??